Metode / Metode Pengembangan Kami
Keamanan & Kepatuhan.
Setiap proses pengadaan (procurement) korporat di Indonesia saat ini selalu menanyakan hal yang sama. Apakah Anda sudah patuh UU PDP? Apakah Anda memiliki Data Processing Agreement? Apakah Anda tersertifikasi ISO 27001 atau sedang dalam jalur resmi menuju ke sana? Bisakah Anda menunjukkan penanganan insiden yang selaras dengan BSSN? Apakah bukti manajemen risiko vendor Anda mampu lolos audit OJK? Halaman ini adalah jawaban langsung untuk semua itu. Ditulis khusus untuk ditinjau oleh tim procurement terlebih dahulu, baru kemudian untuk konsumsi CTO.
Memenuhi kualifikasi sejak awal, bukan perbaikan di kemudian hari
Standar keamanan dan kepatuhan Sprout dibangun khusus untuk menjawab realitas tata kelola pengadaan korporasi di Indonesia. Aturan UU PDP yang efektif sejak Oktober 2024 mewajibkan adanya Perjanjian Pemrosesan Data atau DPA dengan vendor yang mengelola data pribadi, sehingga kami menyediakan dokumen DPA standar sebagai bagian dari kelengkapan berkas administrasi kerja sama awal. Ekspektasi Manajemen Risiko Pihak Ketiga atau Third-Party Risk Management dari OJK untuk sektor jasa keuangan kini melakukan audit keamanan vendor secara formal, dan kami menyediakan dokumentasi lengkap yang diharapkan oleh para auditor. Sertifikasi ISO 27001 juga semakin menjadi syarat mutlak gerbang pengadaan untuk proyek di sektor yang teregulasi ketat di mana jalur sertifikasi aktif kami didokumentasikan di bawah ini, sedangkan standardisasi SOC 2 semakin banyak diminta oleh klien internasional dengan lini waktu pengerjaan yang tertera jelas seiring dengan komitmen kami untuk terus berevolusi secara transparan.
Visual Khas
Lapisan kepatuhan konsentris
Diagram cincin konsentris yang menunjukkan lapisan kepatuhan dari inti kolaborasi ke luar (kontrol per kolaborasi, ISO 27001, SOC 2 Type II, permukaan regulasi Indonesia UU PDP / BSSN / OJK, dan penyelarasan internasional). Batang status di sisi kanan melaporkan status sertifikasi saat ini. Estetika dokumen kepatuhan. Segera hadir.
Bagaimana kami menjalakan pilar kepatuhan regulasi
Empat prinsip yang membuat sistem keamanan dan kepatuhan regulasi benar-benar tertanam dalam budaya kerja kami.
Kepatuhan regulasi sebagai syarat fundamental produk
Persyaratan keamanan dan kepatuhan diperlakukan sebagai kebutuhan dasar produk di setiap kerja sama dan bukan sebagai bahan audit setelah peluncuran. Kontrol akses UU PDP, jalur log audit OJK, serta kesiapan penanganan insiden BSSN telah tertanam ke dalam arsitektur sejak tahap peninjauan desain awal dan bukan baru ditempelkan menjelang serah terima produk.
Sertifikasi sebagai bentuk komitmen
Sertifikasi yang telah dimiliki atau yang sedang dijalankan oleh perusahaan dipublikasikan secara jujur mencakup status saat ini, target tanggal penyelesaian, serta ruang lingkup operasionalnya. Jika kami belum bersertifikasi maka kami menyatakannya secara terbuka, dan jika kami sedang dalam proses maka kami tunjukkan tahapannya karena klaim tanpa bukti dilarang masuk ke website kami.
Kesiapan insiden melalui simulasi rutin
Rencana respons insiden yang selaras dengan BSSN bukanlah sekadar dokumen arsip melainkan program yang dilatih secara berkala setiap kuartal. Agenda ini mencakup uji coba runbooks, jalur eskalasi, templat komunikasi, hingga alur pelaporan ke regulator karena insiden di sektor yang teregulasi ketat harus ditangani secara tepat sejak menit pertama melalui latihan yang disiplin.
Tanggung jawab penuh sebagai vendor resmi
Ketika Sprout bertindak sebagai vendor resmi atau vendor-of-record untuk klien yang diawasi OJK atau dipantau BSSN, kami beroperasi mengikuti ekspektasi pengawasan yang mengikat mereka. Kami berkomitmen menyediakan dokumentasi risiko vendor, bukti pemantauan berkelanjutan, hingga kooperasi penuh saat audit untuk menunjukkan integritas kerja rekanan resmi yang nyata.
Ragam kesiapan yang sudah berjalan
Empat area kesiapan kepatuhan (compliance posture) dengan komitmen spesifik serta status terkini.
UU PDP (Undang-Undang Pelindungan Data Pribadi)
Dokumen Perjanjian Pemrosesan Data atau DPA sudah termasuk sebagai kelengkapan standar berkas kerja sama. Pemetaan kontrol akses diselaraskan dengan peran pengguna serta batasan ruang lingkup kerja, sementara alur kerja pemenuhan hak subjek data terdokumentasi bersih lengkap dengan pelindung transfer data lintas batas sesuai aturan hukum yang berlaku.
ISO 27001 (Sistem Manajemen Keamanan Informasi)
Jalur proses sertifikasi berjalan aktif melalui dokumentasi ruang lingkup kerja, target tanggal pencapaian, serta badan sertifikasi resmi. Penerapan kerangka kebijakan, penilaian risiko, serta penempatan kontrol keamanan diterapkan secara ketat di seluruh domain manajemen informasi, dengan status terkini yang divalidasi sebelum peluncuran.
Sertifikasi SOC 2 Tipe II
Target waktu audit SOC 2 Tipe II sudah dijadwalkan secara resmi. Cakupan standar: Keamanan, Ketersediaan, dan Kerahasiaan data. Bukti komitmen kami untuk siap melayani klien internasional. Status: TBD (Arno akan memastikan tanggalnya sebelum peluncuran web).
OJK TPRM + Kesiapan Insiden BSSN
Paket dokumen Manajemen Risiko Pihak Ketiga atau TPRM OJK disiapkan secara matang untuk proyek kerja sama dengan klien di bawah pengawasan. Rencana respons insiden yang selaras dengan BSSN dijalankan melalui disiplin latihan simulasi berkala setiap kuartal guna membentuk pola operasional vendor resmi yang andal.
Bukti nyata Sprout memenuhi kepatuhan regulasi
Penerapan sistem kepatuhan kami untuk kebutuhan klien, evaluasi vendor (procurement), dan pembuktian audit regulasi.
UU PDP mengubah standar dokumen wajib vendor di seluruh Indonesia
Setelah UU PDP resmi berlaku (Oktober 2024), dokumen Data Processing Agreement (DPA) wajib dimiliki vendor dalam proses procurement perusahaan. Agensi teknologi yang tidak siap dengan dokumen DPA ini sering kali bikin proyek tertunda atau gagal deal. Sprout sudah menyiapkan dokumen DPA standar sejak awal untuk Anda.
Sertifikasi ISO 27001 Indonesia: 6–12 bulan, biaya $20rb–$50rb
Mendapatkan sertifikasi ISO 27001 untuk perusahaan sekelas Sprout di Indonesia biasanya butuh waktu 6–12 bulan dengan biaya sekitar Rp300–800 juta ($20.000–$50.000 USD). Ketatnya aturan industri kini menjadikan sertifikat keamanan ini sebagai syarat wajib agar bisa lolos tender (procurement) di proyek-proyek OJK dan BSSN.
Audit SOC 2 Tipe II: 9–15 bulan, estimasi biaya $30rb–$80rb
Proses audit SOC 2 Tipe II biasanya butuh waktu 9–15 bulan termasuk masa observasi, dengan biaya sekitar Rp450 juta–Rp1,2 miliar ($30.000–$80.000 USD). Ini adalah syarat umum dari klien AS dan internasional, serta makin sering diwajibkan bagi perusahaan Asia Tenggara yang ingin masuk ke pasar global.
Tren terkini seputar keamanan sistem vendor
View all insights →
Balancing Transaction Velocity and Risk via Intelligent Fraud Orchestration
Learn how to balance instant transaction velocity with robust risk mitigation using intelligent fraud orchestration, curated stacks, and cross-disciplinary compliance.
Building Digital Trust: Why Security and Compliance is a Modern Startup Foundation
Understand the commitment of Sprout to Security and Compliance to protect user data and ensure your business meets strict industry regulations.
Passing the Procurement Gauntlet: How Multi-Cloud Stacks and Cross-Disciplinary Teams Meet UU PDP and ISO 27001
Understand the commitment of Sprout to Security and Compliance to protect user data and ensure your business meets strict industry regulations.
Ingin pastikan kepatuhan hukum sebelum tanda tangan kontrak pengadaan?
Beritahu kami rencana proyek Anda dan cakupan regulasi hukum yang menaungi bisnis Anda (OJK, BI, UU PDP, BSSN, atau sektor spesifik lainnya). Kami akan membagikan status sertifikasi kami saat ini, templat DPA (Data Processing Agreement), paket bukti manajemen risiko vendor (vendor-risk-management), serta komitmen kepatuhan regulasi tertulis yang akan kami sepakati secara resmi. Kami siap memenuhi standar pengadaan sejak awal (procurement-ready), bukan baru menambal sistem setelah produk diluncurkan.
Start a project